Menyusun skripsi hukum memang tidak mudah, oleh karena itu dibutuhkan cara agar menyusun skripsi bisa lebih mudah dari sebelumnya. Cara mudah menyusun skripsi adalah dengan mempunyai sumber referesi skripsi lengkap. Saya mempercayakannya pada SkripsiBagus.Com , karena saya tahu betul kualitas sumber referensinya.
Setelah mendapatkan sumber referensi, teman teman bisa memilih beberapa judul dengan terlebih dahulu mempelajari materi tersebut, carilah judul skripsi yang mudah dikuasai teman teman. Dengan cara itu bisa lebih mudah dalam menyusun skripsi karena sudah ada referensi skripsinya.
Nah dibawah ini adalah kumpulan judul skripsi hukum bagi teman teman yang membutuhkan hanya judul skripsi saja.
Kumpulan 153 Skripsi Hukum Paling Lengkap
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PT. PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO) MENURUT UU.NO.13 TAHUN 2003.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM AKIBAT KELALAIAN PENGURUS DI PT “X”.
TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN YANG KEHILANGAN BARANG DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Di BPSK Kota Surabaya).
FUNGSI SERIKAT PEKERJA DALAM PERLINDUNGAN HAK – HAK PEKERJA DI PT. PAL INDONESIA Menurut Undang – Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan DI PT. PAL INDONESIA (PERSERO).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MAL PRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (Studi kasus putusan pengadilan negeri No. 3175/Pid.B/2010/PN. SBY). Faculty of Law .
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH (Studi Kasus Putusan Nomor. 3176/Pid.B/2010/PN.Sby).
STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UDARA (Studi Kasus pada PT. Garuda Indonesia).
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN.
TINJAUAN YURIDIS “NGEROROD” DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI.
IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 227 Pid.B/2010/PN.Lmg).
IMPLEMENTASI PERDA No. 7 TAHUN 2002 TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN SURABAYA TIMUR.
PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR ANTARA HUKUM ADAT MADURA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.
PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEYELIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Tersangka yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Sidoarjo).
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENCURIAN PULSA TELEPON KABEL DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA. Faculty of Industrial Engineering.
ANALISIS KEPUASAN PASIEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA RSU HAJI SURABAYA. Faculty of Social and Politics.
ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN NILAI EKSPOR ROKOK DAN TEMBAKAU DI JAWA TIMUR. Faculty of Economics.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN (Studi Kasus N0.1067/Pdt.G/2010/PA.Sda).
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN JUAL-BELI DIBAWAH TANGAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ( studi kasus pada putusan nomor : 22/PDT.G/2009/PN.KAB.PROB. ).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DARI UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN DI WILAYAH SURABAYA Putusan No.1836 / Pid. B / 2010 / PN. SBY.
AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) SURABAYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 20/KPPU-I/2009).
TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA PERKARA KORUPSI MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG KORUPSI.
TINDAK PIDANA PEMALSUAN KETERANGAN DOMISILI DALAM AKTA CERAI.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH UMUR KORBAN HUMAN TRAFFICKING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 (Studi Kasus Putusan PN Surabaya No. Perkara 1007/Pid.B/2010/P.N. Surabaya).
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG MILIK DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PERUSAHAAN ADVERTISING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA ATAU DAERAH.
PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo).
KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI BAWAH UMUR.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MENGGADAIKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 806/Pid/B/2010/PN.Sda.).
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM KEPALA SEKOLAH TERHADAP PENAHANAN IJAZAH ANAK DIDIK PADA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA SURABAYA ( Studi Kasus Pada SMA Negeri x Surabaya ).
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA.
PROBLEMATIKA ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Suatu Kajian Empiris Di Pengadilan Negeri Surabaya).
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG CACAT BARANG (Studi kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya).
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA TINJAUAN YURIDIS UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI TELEVISI (Studi Kasus No. 534 / Pid.B / 2010 PN SURABAYA).
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO MENGENAI SENGKETA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA AKTA PERDAMAIAN.
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TERBATAS MEROKOK (STUDI KASUS KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI PUSAT PERBELANJAAN ITC MEGA GROSIR SURABAYA). Faculty of Social and Politics.
KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.
PERJANJIAN BAKU JUAL BELI PERUMAHAN DENGAN KLAUSULA EKSONERASI (Study Kasus Di Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya).
PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Studi Kasus Putusan PN Surabaya No:3054/Pid.B/2010/PN.SBY.
IMPLEMENTASI PERDA NO. 17/2003 TENTANG IJIN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SUKOLILO.
PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM PERSAINGAN USAHA.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SELAKU KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG OBJEK JAMINANNYA MUSNAH.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PN Nomor : 2673/Pid.B/2010/PN.SBY).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK YANG DI PHK DALAM MASA KONTRAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 271/G/2009/PHI.Sby).
PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA DALAM PENGURANGAN BERAT BERSIH TIMBANGAN PADA PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN ( Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony ).
IMPLEMENTASI UU NOMER 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DALAM PENYELESAIAN KLAIM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA DI AIA FINANCIAL CABANG MALANG.
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MILIS DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG Nomor : 1269/PID.B/2009/PN.TNG.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Perkara No.323/Pid.B/2010/PN.Sby.).
AKIBAT HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG MASIH MINDERJARIG ( STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO Nomor : 83/Pdt.G/2005/PN.Sda ).
ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK DENGAN PROMO BERHADIAH.
KEKUATAN HUKUM TANAH BEKAS MILIK ADAT ATAU YASAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM DI DALAM PERSIDANGAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 619/Pid.B/2010/PN.Sda.).
PERANAN KETERANGAN SAKSI A CHARGE SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA.
AKIBAT HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM HAL EKSEKUSI OBJEK JAMINAN (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur).
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRESTABES SURABAYA.
Tanggungjawab Negara Perancis atas Pengiriman Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kongo yang Melakukan Perkosaan Ditinjau dari Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949.
Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sleman No. 006/PDT.P/2008/PA.SMN tentang Pengangkatan Anak.
Hak Saudara Kandung Terhadap Harta Warisan yang Dikuasai oleh Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
Penanganan Pengungsi di Indonesia : Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional
Aspek Hukum Dalam Persaingan Usaha
Perlindungan Hukum terhadap Penyewa Safe Deposit Box pada Bank X Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Analisis Yuridis Mengenai Pemanfaatan Anak-Anak dengan Cara Melibatkan atau Membiarkan dalam Peristiwa Bentrokan Tanjung Priok Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Hak Kepemilikan atas Tanah Warisan yang Dialihkan oleh Salah Satu Ahli Waris Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Lainnya.
Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Pelita Propertindo Sejahtera kepada Pembeli Apartemen Palazzo Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Perlindungan Hukum Pemilik Kendaraan yang Hilang di Tempat Parkir Berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.
Implementasi Hukum Adat terhadap Perjanjian Jual Beli Lahan Persawahan di Desa Ngadisari Ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria.
Tindakan Luna Maya Yang Menghina Wartawan Infotainment Melalui Account Twitter Ditinjau Dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Tanggung Gugat terhadap Insider Trading dalam PT. Indika Energy Tbk. bagi Investor Publik sehubungan dengan Rencana Akuisisi Saham ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Konflik Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur Dalam Hal Pengelolaan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo untuk Program Investasi Reksa Dana yang Dialihkan Melalui Penerbitan Surat Pengalihan Dana oleh Kepala Cabang Bank BNI.
Tinjauan Kasus Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak oleh Sumiranti terhadap Yusrini di Ponorogo ( Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 30/Pdt.P/2001/PN.Po).
Tanggung Jawab Penjamin Pribadi atas Hutang Pt. Citra Industri Logam Mesin Persada Sebagai Debitor Kepada Literati Capital Investmen Ltd. dan Ellister Investments Ltd. sebagai Kreditor.
Tanggung Jawab Direksi terhadap Kesalahan yang Dilakukan oleh Perseroan Terbatas Trio Cahya Makmur.
Tindakan Penahanan Israel terhadap Anak-Anak Palestina Ditinjau Menurut Convention on The Right of The Child 1989 dan Draft Article State Responsibility 2001 Adopted by International Law Commision.
LEGAL ASPECT OF EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE. In: International Seminar & Indonesia Forum on Ocean Law and Resources: Building Comprehensive Perspective on National Security and Sustainable Development, 17-19 May 2010, Brawijaya University, Malang, Indonesia .
Hak Mewaris Wong Djoen Keu (Selaku Istri Kedua) atas Harta Peninggalan Liem King Tju.
Penolakan Gugatan Pembatalan Hibah yang Diajukan Yayak Kurniadi Bin Rustam Effendi oleh Mahkamah Agung ( Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/AG/2008.
Tanggung Gugat Telkomsel atas Pengurangan Kuota Fair Usage dan Bandwidth Flash kepada Pelanggan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggung Jawab Nigeria atas Perang antara Klan Fulani dan Berom Ditinjau dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Draft Article on Responsibility of States for Internationality Wrongfull Acts Tahun 2001.
Tanggung Jawab Negara Irak atas Peristiwa Bom Bunuh Diri di Baghdad Ditinjau dari International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing Tahun 1997 dan Draft Articles on State Responsibiliy.
Perlindungan Hukum bagi Martin Rusli dan Alan Rusli selaku Pembeli yang Beritikad Baik.
Tindak Pidana Penyuapan oleh Dudhie Makmun Murod dalam Memenangkan Miranda Goeltom Ditinjau dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang ....
Tanggung Gugat Ayah Tiri terhadap Anak Kandung Pewaris atas Harta Peninggalan Pewaris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
Analisa Hukum Tindakan Endry Margarini dan Achmad Afif Muchlisin yang Menjadikan Anak di Bawah Umur Sebagai Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan.
Perlindungan Hukum bagi Pasukan Janjaweed dalam Sengketa Bersenjata Internasional di Darfur Ditinjau dari Konvensi Den Hague 1907 dan Konvensi Jenewa 1949.
Tanggung Jawab PT. Nindyabina Abadi Sentosa terhadap Kanchi Karpooram Limited atas Kerugian Akibat Rusaknya Dua Drum Turpentine saat Pengiriman Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang.
Pengakuan Ayah Biologis terhadap Anak Sumbang Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggung Gugat terhadap Pengaktivan Nada Sambung Pribadi Melalui SMS Broadcast Tanpa Persetujuan dari Pengguna Jasa Telkomsel.
Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis
Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Perspektif Etiologi Kriminal
Tanggungjawab Pengangkut Akibat Terjadinya Tubrukan Kapal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Pembatalan Hak Desain Industri karena Tidak Mempunyai Unsur Kebaruan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Analisis Terhadap Tanggungjawab Negara Iran tentang Peristiwa Pengeboman Masjid yang Menewaskan 19 Orang Ditinjau dari Hukum Internasional.
Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Truk atas Kerugian yang Diderita Pihak Ke Tiga Akibat Kelalaian Pengemudi Truk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalam.
PEREBUTAN HAK ASUH ANAK SEBAGAI WUJUD PELANGGARAN TERHADAP HAK-HAK ANAK
TINJAUAN KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KPK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Penjualan Produk Fiktif Melalui Website Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian pada Tragedi Universitas Nasional pada Mei 2008 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi.
Tanggung Gugat Fotografer Syienny dan PT. Unilever atas Pemotretan Rinita Christabella Ditinjau dari Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Tanggung Gugat PT. Lapindo terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Ditinjau dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Penentuan Status Pengungsi (Refugee Status Determination) terhadap Ratusan Warga Asal Srilangka di Indonesia Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967.
Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan Persamaan Gambar pada Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Pertanggungjawaban Pidana PT. Hutan Unggul Persada terhadap Anak yang Bekerja di Pebrik Teh ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Anak terhadap Produk Junk Food yang Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pemberian Suaka Terhadap Orang-Orang Afghanistan di Australia Ditinjau Dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Suaka Teritorial Tahun 1967.
Tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya terhadap anak jalanan ditinjau dari UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Hak Monopoli pada PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Guru Atas Keamanan Anak Didiknya Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Tanggung Gugat Armani Exchange atas Gambar Burung Garuda sebagai Lambang Negara Milik Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Dalam Kaitannya Dengan Fungsi Koperasi.
PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU DI KOTA PADANG.
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN ANTAR ETNIS DAN KEKERABATAN YANG DIANUT DI DAERAH PERBATASAN PASAMAN BARAT DENGAN MANDAHILING NATAL. Masters thesis,
KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN POLA BAGI HASIL ANTARA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA.
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN SIPIL DALAM KECELAKAAN REAKTOR NUKLIR MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL.
PELAKSANAAN HUBUNGAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA (STUDI BENCANA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI).
SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN SIPIL DALAM KECELAKAAN REAKTOR NUKLIR MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL. SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN SIPIL DALAM KECELAKAAN REAKTOR NUKLIR MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL .
TANGGUNG JAWAB JEPANG TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT LINTAS BATAS AKIBAT BOCORNYA REAKTOR NUKLIR FUKUSHIMA PADA GEMPA DAN TSUNAMI JEPANG 2011 DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL.
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 1% TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI USAHA BEBAS DI KOTA PADANG.
Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah sebagai Bentuk Penyertaan Modal dengan Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah ( Studi Pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang).
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah untuk Pegawai Negeri Sipil pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang.
TANGGUNG JAWAB DOKTER JIKA TERJADI KERUGIAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK NAGARI DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERRBATAS.
PELAKSANAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN BAGI KARYAWAN BANK NAGARI BPD SUMATERA BARAT PADA DANA PENSIUN BANK NAGARI BPD .
PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT.
PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BNI (BANK NEGARA INDONESIA) SYARIAH CABANG PADANG.
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKO TINGGI DI LUAR PENGADILAN DI NAGARI LADANG PANJANG KECAMATAN TIGONAGARI KABUPATEN PASAMAN.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PASAL 372 KUHP (Studi Kasus Perkara Nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG).
PENGAWASAN TONASE KENDARAAN BARANGMELALUI JEMBATAN TIMBANG (Studi Kasus : Jembatan Timbang Lubuk Buaya Kota Padang).
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk UNIT KOTA 1 BATUSANGKAR.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT (Studi pada Bank Mandiri Cabang Padang).
PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PARIAMAN.
PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS IB.
PERANAN NCB-INTERPOL INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN TRAFFICKING DI LUAR NEGERI. .
UPAYA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SULIKI GUNUNG MAS DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA WANPRESTASI OLEH PIHAK NASABAH.
KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA ( Studi pada Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok).
TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA.
Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.
PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI KUASA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERADILAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Padang).
PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI KUASA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAMPROSES PERADILAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Padang).
PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP DILIKUIDASINYA PT BPR SALIMPAUNG SEPAKAT DI TANAH DATAR.
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MELALUI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.
PEMBERIAN DANA SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG MENYEBABKAN CACAT SEUMUR HIDUP OLEH PT JASA RAHARJA (PERSERO) .
PEMBERIAN KREDIT PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI (PUKK) OLEH PT. TASPEN (PERSERO) CABANG PADANG KEPADA MITRA BINAANNYA.
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2009-2014 TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG.
FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA.
PENGGUNAAN KARTU ASKES LAMINASI BARCODE OLEH PASIEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI POLIKLINIK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT ( RSUP ) M. DJAMIL PADANG.
TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN EMAS OLEH PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TERANDAMPADANG.
PELAKSANAAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUMUNTUKMENYELESAIKANMASALAH HUKUMPEMILU DALAMPEMILUKADA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013.
HARMONISASI MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN DAERAH OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
PROSES PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN KUASA LISAN DI KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO.
PELANGGARAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI PADA P.T. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG PADANG.
0 Response to "Kumpulan 153 Skripsi Hukum Paling Lengkap"
Posting Komentar